Wagub Warning Kepala Daerah Hentikan Bantuan Pertanian pada Tim Sukses

Wagub saat membuka Rakornis Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang di gelar Bakorlu SulutWagub saat membuka Rakornis Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang di gelar Bakorlu Sulut

Minut-Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw mewarning para Bupati Walikota se- Sulut untuk menghentikan Bantuan alat-alat pertanian kepada para tim sukses yang mengatasnamakan Kelompok Tani (Poktan), karena mereka itu dianggap Koptan Kurang Jelas alias KJ.

Warning tersebut disampaikan oleh Wagub dihadapan peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang di gelar Bakorlu Sulut di Hotel Sutan Raja, Kamis (07/04/2016).

"Sekembalinya Saudara dari Rakornis ini, kalian harus berani menyampaikan kepada atasan saudara (Kepala Daerah-red) untuk menghentikan pemberian bantuan alat-alat pertanian termasuk bantuan hewan ternak kepada tim sukses. Warning ini juga berlaku bagi tim sukses ODSK," tegas orang nomor dua di Sulut ini.

Diakuinya, selama ini penerima bantuan Koptan sering salah sasaran, karena banyak bantuan hanya jatuh ketangan tim sukses. Untuk itu kedepan penetrasi (bantuan) baik yang berasal dari APBN maupun APBD harus diberikan kepada Koptan sebagai penerima yang sesungguhnya.

“Saya juga instruksikan pada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak mengakomodir Kelompok tani yang mengaku tim sukses, jangan mau dipaksa menerbitkan sertifikasi bagi kelompok tani yang kurang jelas itu. Ini sudah bukan jamannya lagi mengakomodir hal-hal demikian. Harus ada political will dari kepala daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor pertanian di daerah masing-masing sehingga petani kita akan lebih bergairah lagi menekuni profesinya itu,”ingat Kandouw.

Wagub menambahkan, selama ini sektor pertanian, kelautan dan kehutanan, termarginalkan dalam hal penganggaran. Kedepan idola penganggaran yang selama ini ada di Infrastruktur ke-PU an, akan dipangkas. guna menunjang sektor-sektor ini. Karena dukungan infrastruktur seperti jalan Provinsi sudah mencapai 90 persen, begitu pula dengan jalan Kabupaten Kota.

“Untuk tahun depan kami akan memangkas sekitar 2 ratus M dari anggaran PU untuk di plot pada peningkatan sektor-sektor tadi, “terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.

Sementara terkait dengan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), Wagub mengungkapkan perlu disadari bersama untuk memerangi kemiskinan di daerah, paling efekti melalui pengembangan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan, dan masyarakat di pedesaan masih memiliki potensi untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan, ujarnya.

Sementara Kepala Sekretariat Bakorlu Sulut Ir Jeffry Senduk melaporkan maksud dan tujuan kegiatan untuk membangun persamaan persepsi meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas antar instansi pertanian, perikanan dan kehutanan serta SKPD terkait agar terpadunya pelaksanaan program kegiatan, sekaligus mendiskusikan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Provinsi, Bapelu kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan balai pengkajian tehgnologi pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi dan produktivitas Tujuh komoditi prioritas Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, aneka Cabe, Bawang Merah dan Daging Sapi.

Senduk juga melaporkan, jumlah penyuluh di Sulut dari semua sub sektor adalah 1081 orang, ASN 862 dan non ASN 219. Jumlah tersebut, dibagi wilayah kerja di 1779 desa dan membina 8794 Koptan, 1274 kelompok nelayan dan 146 kelompok tani hutan. Dengan jumlah gapoktan 856 unit.”Jumlah ini tentunya belum mencukupi kebutuhan 1 desa 1 penyuluh dan menjadi tantangan kita bersama untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada,”tandas Senduk.

Turut hadir Kepala Badan Penyuluh dan Pemgembangan SDM Poertanian Ir Ali Bosar Harahap MM. (tim/sulutonline).